Wawali, Hengky Hadiri Rapat Paripurna Ranperda, Pertanggungjawaban APBD Kota Bitung Tahun 2021

BITUNG - Wakil Wali kota Bitung, Hengky Honandar, SE, hadiri rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  kota Bitung tahun Anggaran 2021  bertempat di ruang Sidang DPRD  kota Bitung, Rabu (22/06/2022).

Dalam Laporan realisasi Keuangan T.A 2021 Wali kota Bitung, yang dibacakan Wakil walikota Hengky Honandar, SE yang menghantarkan kota Bitung dengan kerja keras dari semua pihak meraih Opini BPK RI  perwakilan Sulawesi Utara, Wajar Tanpa pengecualian yang kesebelas kalinya secara berturut-turut.

Baca juga: Rapat Paripurna DPRD Kota Bitung, Wawali, Hengky Honandar Bacakan LKPJ Wali kota Tahun 2023

Hengky menjelaskan, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang  pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2021 berisi laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK RI  terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, lLaporan aArus Kas serta Laporan Ekuitas.

" Kami pemerintah kota Bitung tentunya berharap bahwa sinergitas antara Eksekutif dan Legislatif yang selama ini telah terbina dengan baik dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Sebab dengan bersinergi kita dapat mengakselerasi setiap program dan kegiatan kita masing-masing untuk  kepentingan rakyat banyak." Ujarnya   

Baca juga: Wali kota Dan Wakil Wali kota Bitung Hadiri Rapat Paripurna HUT Ke-32 Kota Bitung.

Hengky juga menyampaikan harapan  bersama  DPRD  dan seluruh Stakeholders yang ada, kepemimpinan maurits – Hengky ini dapat memberikan makna dan karya nyata bagi masyarakat kota Bitung.

Semoga bersama  DPRD dan seluruh Stackholder yang ada kepemimpinan Maurits Hengky ini dapat memberikan makna dan karya nyata bagi masyarakat kota Bitung, " harapnya mengakhiri 

Baca juga: Paripurna  Ranperda Tentang Perubahan APBD Tahun 2022, Wali kota Bitung Sampaikan Ini

Diketahui  Dalam tanggapannya fraksi-fraksi di DPRD kota Bitung menerima dan menyetujui  Laporan pertanggungjawaban Pemerintah kota Bitung untuk di bahas ketingkat selanjutnya.

Tanggapannya bahwa  pemeribtah kota Biting baik dalam rwalisasinya anggaran dan penggunaan APBD dapat di kelola sesuai kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Baca juga: APBD Perubahan 2024 Tak Disahkan, ASN dan THL Menjerit, DPRD Tetap Aman

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Aldo N Ratungalo, dan Wakil Ketua Keagen Kojoh, turut dihadiri 26 anggota. Dan Unsur Forkopimda, Pejabat Sekda Rudy Theno, Asisten I II dan III, Para KPD, Pimpinan BUMD, LSM serta para awak Media. (AH)